(Getty Images/NICOLAS ASFOURI)

Pasukan Inggris dari Batalyon The Royal Welsh bersama pasukan AS dari Kompi Bravo 1-58 menggeledah dusun Biabanak untuk memburu milisi Taliban di provinsi Kandahar, sekitar 400 kilometer barat daya Kabul

/

WASHINGTON – Presiden AS George W. Bush telah secara rahasia menyetujui perintah bagi pasukan AS untuk melancarkan operasi militer di Pakistan tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah Pakistan. Harian New York Times melaporkan perintah yang disepakati Juli lalu lalu itu mengijinkan pasukan Operasi Khusus untuk melancarkan serangan koalisi di kawasan wilayah target penumpasan terorisme.

Laporan ini muncul sepekan setelah pertempuran antar perbatasan yang diduga dilancarkan oleh pasukan koalisi pimpinan AS yang berbasis di negara tetangga Afganistan mengakibatkan 15 orang tewas di dekat perbatasan Pakistan. Panglima militer Pakistan Jenderal Ashfaq Kayani mengkritik keras serangan itu dan menyatakan negaranya akan membela kedaulatan hingga titik darah terakhir.

“Kedaulatan dan integritas teritorial Pakistan akan dipertahankan hingga titik darah terakhir dan tak akan ada pasukan asing yang diijinkan melancarkan operasi militer di wilayah Pakistan,” tegas Ashfaq Kayani.Ashfaq Kayani menambahkan tak ada perjanjian atau kesepahaman dengan pasukan koalisi tentang lokasi diizinkannya pasukan tersebut untuk melancarkan operasi militer di dekat perbatasan Pakistan.

Kayani menyesalkan korban sipil yang tewas dalam serangan 4 September lalu itu. Kayani berpendapat aksi yang ceroboh tersebut hanya akan meningkatkan aksi militan setempat.

Serangkaian serangan rudal terhadap target pemberontak di Pakistan dilakukan oleh pasukan koalisi pimpinan AS atau Badan Intelijen AS, CIA, yang berbasis di Afganistan. Terdapat sekitar 70.000 tentara internasional yang dikerahkan di bawah bendera NATO dan koalisi pimpinan AS di Afganistan sebagai upaya membantu pasukan setempat menumpas milisi.

Menurut New York Times, pemerintah AS akan memberitahu Pakistan saat militer AS menggencarkan operasi di wilayah negara tersebut, namun ini bukan berarti AS meminta izin untuk melancarkan operasi militernya. Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih Gordon Johndroe menolak untuk memberikan komentar terhadap laporan New York Times tersebut.

Sumber: kompas.com